STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK HUMAS PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DALAM MENINGKATKAN REPUTASI DI MASYARAKAT
Abstract
Humas memiliki peran antara lain sebagai jembatan atau penghubung antara pihak internal dengan eksternal. Sebagai bagian dari tugas melaksanakan komunikasi publik. Humas Pemkab Sidoarjo dalam menyampaikan kebijakan-kebijakan bupati, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan reputasinya di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi publik humas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan reputasi di masyarakat. Teori yang digunakan adalah strategi komunikasi, komunikasi publik, humas, dan reputasi. Strategi komunikasi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang dibangun dengan tujuan untuk mengubah perilaku manusia dalam jumlah yang besar melalui perpindahan gagasan-gagasan yang baru. Komunikasi publik dapat diartikan sebagai saling bertukar informasi atau pesan dengan beberapa orang yang berada dalam maupun di luar sebuah organisasi, baik secara langsung atau tidak langsung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuasi-kualitatif, yakni pendekatan yang tidak murni kualitatif atau belum kualitatif secara hakikat dikarenakan secara bentuk pendekatan ini masih terpengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data serta metode penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni menyangkut wawancara, dan data-data dari dokumentasi. Sementara keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber. Simpulan dari penelitian ini menyebutkan bahwa strategi komunikasi Humas Pemkab Sidoarjo ialah melalui komunikasi eksternal, internal, vertikal, horizontal, dan diagonal. Kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh Humas Pemkab Sidoarjo melalui pemanfaaatan dan penggunaan media penyebaran informasi ke publik, kualitas sumber daya manusia, dan pembentukan reputasi yang kurang maksimal. Guna merealisasikan tujuan Humas Pemkab Sidoarjo dalam meningkatkan reputasi di masyarakat maka dibutuhkan keaktifan pemanfaatan media baik massa maupun sosial, perbaikan kualitas SDM, dan koordinasi antar dinas.

