Analisis Framing Pemberitaan Bencana Banjir di Jakarta Pada Media Online Kompas.com Edisi Januari 2020

Abstract

Bencana banjir merupakan salah satu bencana yang sering dialami Kota Jakarta. Banjir yang terjadi di Jakarta pada awal tahun 2020 membuat para media memberikan tempat khusus untuk memberitakan hal tersebut. Dapat terlihat bagaimana media massa dengan cepat menggunakan peristiwa banjir di Jakarta sebagai headline beritanya. Seiring berkembangnya teknologi, media online menjadi salah satu media yang paling banyak diminati, karena dapat memberikan informasi dengan cepat dan mudah diakses oleh siapapun. Dalam memberitakan sebuah peristiwa, media massa akan melakukan pembingkaian atau framing berdasarkan pandangan atau ketertarikan media tersebut, dan didasari kepentingan dan kekuatan ideologi media yang ada. Kompas.com merupakan media online ternama di Indonesia yang memiliki cakupan luas serta jumlah pembaca yang banyak. Hal ini dibuktikan dengan Kompas.com yang menduduki peringkat ke-1 dalam hasil analisa pengunjung bulan April 2021 yang dilakukan similarweb.com. Kompas.com cukup cepat memberitakan peristiwa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana framing yang dilakukan Kompas.com dalam memberitakan peristiwa banjir di Jakarta pada Januari 2020, serta melihat bagaimana cara media online dalam menjaga posisi objektivitasnya dalam memproduksi berita. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis framing model Robert N. Entman, paradigma penelitian ini sendiri yaitu paradigma konstruksionis. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi dan studi pustaka. Penelitian ini menganalisis 10 artikel berita dari Kompas.com yang berfokus pada pemberitaan mengenai Anies Baswedan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberitaan bencana banjir Jakarta di Kompas.com berusaha membentuk opini publik mengenai Pemprov DKI Jakarta yang kurang siap menghadapi banjir dan adanya hubungan tidak baik antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat.